SUNGAILIAT, RADAKBABEL.COM  – Muara Air Kantung Jelitik bukan lagi sekadar dangkal, tapi sedang dibunuh perlahan. Urat nadi ratusan nelayan tempat sandar, jalur hidup, dan ruang kerja kini berubah jadi medan konflik yang dibiarkan tanpa kendali. Negara terlihat hadir di atas kertas, tapi absen di lapangan.

Pendangkalan yang terus terjadi bukan lagi bisa disebut “proses alam”. Ini akumulasi dari pembiaran panjang terhadap aktivitas penambangan laut di perairan Jelitik yang kian mendekat ke pintu muara. Jalur yang dulu aman kini menyempit, dangkal, dan berbahaya. Nelayan dipaksa berjudi dengan keselamatan setiap kali melaut.

Kerusakan ini nyata. Perahu rusak, mesin jebol, waktu melaut terpangkas, hasil tangkapan merosot. Tapi yang lebih parah: rasa keadilan ikut karam bersama lumpur yang menutup alur muara.

Lebih menyakitkan lagi, di saat nelayan menjerit, suara mereka tenggelam oleh bising mesin tambang inkonvensional (TI) yang terus beroperasi di mulut muara. Protes sudah berulang kali dilakukan dari aksi lapangan hingga surat ke kementerian namun tak satu pun membuahkan perubahan berarti.

“Kami sudah habis cara. Demo sudah, kirim surat sudah. Tapi muara tetap begini. Jadi sebenarnya kami ini dianggap apa?” tegas At (67), nelayan tradisional.

Situasi makin memalukan ketika organisasi yang seharusnya menjadi benteng nelayan justru melemah oleh konflik internal. Perpecahan membuat suara nelayan kehilangan daya tekan. Sementara di sisi lain, aktivitas tambang justru semakin leluasa.

Kebijakan yang diambil pun menimbulkan tanda tanya besar. Di tengah tuntutan agar muara dibersihkan dari aktivitas tambang, justru muncul legalisasi puluhan ponton PIP di sekitar alur masuk. Dalih “pengerukan” digunakan, tapi praktik di lapangan terlihat seperti penambangan biasa.“Kalau benar mau bantu, kenapa caranya malah seperti ini? Ini muara mau diselamatkan atau sekalian dihabiskan?” kritik nelayan.

Dugaan pelanggaran semakin terang. Jumlah ponton di lapangan disebut tidak sebanding dengan SPK yang dikeluarkan. Banyak yang beroperasi tanpa izin jelas, namun tetap berjalan dengan “menumpang” pada mitra resmi. Skema ini bukan sekadar celah ini potensi pelanggaran yang dibiarkan terbuka.“Kalau tidak punya SPK tapi tetap jalan, itu namanya apa? Legal atau pembiaran?” tegas salah satu nelayan.

Sementara itu, langkah-langkah yang diklaim sebagai solusi pengerukan 480 jam, rencana pemasangan jumbo bag, hingga siaga alat berat dinilai belum menyentuh akar persoalan. Selama aktivitas tambang masih bercokol di sekitar muara, setiap upaya hanya akan menjadi tambal sulam.

Nelayan tidak butuh janji. Mereka butuh tindakan tegas.

Hentikan seluruh aktivitas tambang di sekitar pintu muara. Tertibkan ponton tanpa izin. Buka secara transparan data SPK. Dan kembalikan fungsi muara sebagai jalur hidup nelayan bukan ladang eksploitasi.

Jika tidak, maka ini bukan lagi soal kebijakan yang keliru. Ini adalah bentuk pembiaran yang secara perlahan menghapus mata pencaharian nelayan.

“Kami tidak minta banyak. Cuma minta muara ini dikembalikan seperti dulu. Kalau terus begini, kami bisa mati pelan-pelan,” tutup Bd (65).

Muara Jelitik hari ini adalah cermin: ketika kepentingan tambang dibiarkan lebih kuat dari suara rakyat, maka yang tenggelam bukan hanya muara tapi juga keadilan. (RADAK)