BANGKA BARAT, RADAKBABEL.COM – – Perkara penyelundupan pasir timah yang menjerat Haryanto alias Ahyan belum sepenuhnya selesai, meski Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Perkara Nomor 104/Pid.Sus-LH/2026/PN Mtk kini memasuki babak upaya hukum. Dalam catatan resmi SIPP Pengadilan Negeri Mentok, Ahyan tercatat sebagai terdakwa dalam perkara kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Namun, di balik putusan tersebut, muncul isu yang jauh lebih serius dan membutuhkan pembuktian: benarkah terdapat aliran dana sekitar Rp1 miliar yang diduga diterima oknum pejabat atau aparat penegak hukum dalam pusaran perkara ini?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab hanya dengan rumor.

Namun, dugaan itu juga tidak semestinya begitu saja dikubur apabila memang terdapat bukti transaksi, komunikasi, keterangan saksi, maupun dokumen yang dapat diuji secara hukum.

Rp1 Miliar: Isu atau Fakta?

Jika benar terdapat uang sekitar Rp1 miliar yang mengalir kepada oknum aparat, maka persoalannya tidak lagi sebatas perkara penyelundupan timah.

Kasus tersebut berpotensi membuka pertanyaan yang jauh lebih besar: untuk apa uang itu diberikan? Siapa yang menerima? Kapan uang tersebut diserahkan? Dari rekening siapa uang berasal? Melalui siapa transaksi dilakukan?

Dan yang paling penting, apakah uang tersebut berkaitan dengan proses hukum perkara Ahyan?

Seluruh pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis bukti. Tuduhan terhadap aparat penegak hukum merupakan persoalan serius dan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut.

Namun, apabila terdapat bukti elektronik, mutasi rekening, percakapan, keterangan saksi, atau jejak aliran dana yang dapat diverifikasi, maka aparat pengawas maupun penegak hukum yang berwenang semestinya melakukan pemeriksaan secara objektif dan independen.

Rp85 Miliar dan 469 Ton Timah Juga Belum Selesai

Pertanyaan mengenai dugaan aliran dana Rp1 miliar menjadi semakin sensitif apabila dikaitkan dengan angka-angka ekonomi yang muncul dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, perkara Ahyan juga memunculkan angka cash flow sekitar Rp85 miliar dalam periode satu tahun serta transaksi yang dikaitkan dengan sekitar 469 ton timah.

Jika angka tersebut memang tercantum dalam dokumen perkara dan telah diuji dalam persidangan, maka aliran uang patut menjadi salah satu pintu untuk melihat konstruksi perkara secara lebih luas.

Persoalannya bukan hanya siapa yang mengangkut timah. Bukan sekadar siapa yang memiliki gudang. Bukan pula hanya siapa yang mengoperasikan kendaraan atau kapal.

Tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah: siapa yang berada di belakang perputaran uang tersebut?

Kalau Rp1 Miliar Benar, Siapa Penerimanya?

Di sinilah pertanyaan paling keras muncul.

Jika benar terdapat dugaan uang Rp1 miliar yang mengalir kepada oknum aparat, maka seharusnya terdapat jejak yang dapat ditelusuri.

Ada rekening.

Ada komunikasi.

Ada perantara.

Ada waktu transaksi.

Ada sumber dana.

Dan kemungkinan besar ada tujuan dari transaksi tersebut.

Karena itu, dugaan tersebut semestinya diuji melalui pendekatan follow the money, bukan sekadar berdasarkan dugaan atau kesaksian yang belum diverifikasi.

Jika ternyata tudingan tersebut tidak benar, maka harus ada penjelasan berdasarkan fakta dan alat bukti bahwa dugaan tersebut tidak terbukti.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang mengarah pada penerimaan uang oleh oknum penegak hukum, persoalan tersebut harus diproses secara transparan dan independen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab aparat penegak hukum tidak boleh menjadi pihak yang justru bermain di belakang perkara yang sedang mereka tangani.

Jangan Sampai yang Diburu Hanya Pelaku Lapangan

Perkara penyelundupan timah kerap menempatkan orang-orang di lapangan sebagai pihak yang paling mudah terlihat.

Pengangkut

Sopir.

Buruh.

Pemilik perahu.

Atau orang yang menjalankan perintah.

Namun, pertanyaan publik selalu sama:

Siapa pemodalnya?

Siapa pengendalinya?

Siapa yang menikmati keuntungan terbesar?

Dan apabila benar terdapat aliran uang kepada oknum aparat, muncul pertanyaan tambahan yang jauh lebih serius:

Apakah ada pihak yang mencoba membeli perlindungan hukum?

Sekali lagi, pertanyaan tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi suap atau mafia hukum. Itu merupakan dugaan yang harus dibuktikan atau dibantah melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah.

Banding Harus Membuka Ruang Pemeriksaan yang Lebih Terang

Dengan adanya upaya hukum banding, perkara Ahyan berada pada tahap yang seharusnya menjadi momentum untuk menguji kembali fakta-fakta penting dalam perkara.

Termasuk apabila benar terdapat bukti baru mengenai aliran dana, transaksi timah, hubungan antarpara pihak, maupun dugaan keterlibatan oknum tertentu.

Pengadilan harus berdiri di atas fakta dan alat bukti. Tidak boleh ada uang yang membuat hukum menjadi lunak. Tidak boleh ada jabatan yang membuat seseorang kebal. Dan tidak boleh pula ada tuduhan serius yang dibiarkan beredar tanpa pembuktian.

Jika Rp1 miliar itu hanya isu, buktikan bahwa itu isu.

Jika Rp1 miliar itu benar mengalir, bongkar ke mana uang itu pergi.

Sebab perkara Ahyan bukan hanya tentang vonis tiga tahun penjara.

Ini tentang timah, uang, jaringan, dan integritas penegakan hukum.

Publik berhak mendapatkan jawaban yang terang. Siapa penerima Rp1 miliar itu? (RADAK)