BANGKA SELATAN, RADAKBABEL.COM — Aroma keuntungan dari proyek pembangunan pabrik sawit milik PT Bukit Palma Prima (BPP) di Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, kini berbanding lurus dengan risiko yang harus ditanggung masyarakat. Jalan umum yang seharusnya menjadi akses aman justru berubah menjadi lintasan berbahaya-licin saat hujan, berdebu saat panas, dan setiap hari mengintai nyawa para pengguna jalan.

Masalah Jalan Usaha Tani (JUT) yang sebelumnya menuai polemik belum juga tuntas. Kini, muncul persoalan baru yang tak kalah serius: tanah proyek yang berserakan di sepanjang Jalan Raya Toboali – Pangkalpinang. Diduga kuat, material itu berasal dari kendaraan pengangkut pasir dan tanah milik proyek yang lalu-lalang tanpa kontrol.

Situasi ini bukan sekadar gangguan ringan. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi arena seluncur maut – licin, tak terkendali, dan siap menjatuhkan siapa saja, terutama pengendara roda dua. Di sisi lain, ketika matahari terik, debu tebal beterbangan, menyusup ke saluran pernapasan warga, mengancam kesehatan, terutama bagi lansia.

“Ini bukan lagi soal nyaman atau tidak. Ini soal keselamatan. Tanah berserakan di jalan akibat kendaraan proyek. Kalau hujan licin, kalau panas berdebu. PT ke mana? Tidak ada tanggung jawab!” tegas seorang warga Desa Nangka dengan nada geram.

Ironisnya, di tengah kondisi yang kian memburuk, belum terlihat langkah konkret dari pihak perusahaan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Aktivitas proyek terus berjalan, sementara beban risiko ditanggung penuh oleh masyarakat.

Warga pun menegaskan, mereka bukan anti pembangunan. Mereka memahami pentingnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ada batas yang tak boleh dilanggar keselamatan publik.

“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi jangan jadikan kami korban. Setidaknya kendaraan dibersihkan sebelum keluar proyek. Jalan ini bukan milik perusahaan, ini milik bersama,” lanjut warga lainnya.

Sikap bungkam pihak Humas PT BPP, Bravo, semakin memperkeruh situasi. Upaya konfirmasi dari media ini belum mendapat jawaban, memperkuat kesan bahwa keluhan warga tidak dianggap sebagai prioritas.

Dalam praktik proyek yang bertanggung jawab, langkah mitigasi seperti penyiraman jalan secara rutin, pemasangan wheel wash (pencuci roda kendaraan), hingga pengawasan ketat kendaraan proyek adalah standar minimum bukan pilihan. Ketika itu diabaikan, maka yang terjadi bukan hanya kelalaian, tapi bentuk pembiaran yang berpotensi membahayakan publik.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada korban, melainkan  kapan korban berikutnya jatuh. (RADAK)