GROUP RADAK BABEL

Team Radak Babel

Nelayan Kehabisan Solar, Siapa yang Menguras BBM Subsidi?

MENTOK, BANGKA BARAT — Distribusi solar bersubsidi di SPDN Kampung Limbung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kini menjadi sorotan para nelayan. Di tengah kebutuhan bahan bakar yang menjadi urat nadi aktivitas melaut, muncul berbagai pertanyaan mengenai transparansi penyaluran dan ketepatan sasaran penerima manfaat subsidi tersebut.

Keluhan yang berkembang di kalangan nelayan bukan lagi sekadar soal sulitnya mendapatkan solar untuk melaut. Mereka mulai mempertanyakan apakah distribusi BBM bersubsidi benar-benar telah berjalan sesuai peruntukannya atau justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Sejumlah nelayan mengaku kerap mengalami kesulitan memperoleh solar, meski kebutuhan mereka untuk melaut sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar tersebut. Di sisi lain, beredar informasi di tengah masyarakat bahwa masih ada pihak yang diduga bukan nelayan dapat mengakses solar bersubsidi dari SPDN Kampung Limbung.

“Banyak yang bukan nelayan bisa meminta solar. Kami yang memang mencari nafkah di laut justru sering kesulitan mendapatkannya,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya celah dalam sistem pengawasan distribusi BBM subsidi. Jika benar terdapat penerima di luar kategori nelayan yang memperoleh solar bersubsidi, maka kondisi itu berpotensi mengurangi kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil sebagai kelompok penerima manfaat utama.

Baca Juga  Jurnalisme atau Manipulasi? Cacan Geram Namanya Dipakai Ajay Tanpa Konfirmasi dalam Isu Solar Ilegal di Belitung

Sebagai fasilitas yang dibangun untuk mendukung sektor perikanan tangkap, SPDN sejatinya memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan bahan bakar bagi nelayan. Karena itu, setiap liter solar bersubsidi yang disalurkan seharusnya dapat ditelusuri dan dipastikan sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.

Tak hanya soal penerima manfaat, masyarakat juga menyoroti mekanisme penyaluran BBM di lapangan. Beberapa warga mempertanyakan penggunaan alat penyalur yang disebut tidak menggunakan nosel sebagaimana lazimnya fasilitas distribusi bahan bakar.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait akurasi takaran yang diterima nelayan. Sejumlah penerima mengaku hanya memperoleh sekitar 15 hingga 16 liter solar, sehingga muncul pertanyaan mengenai keakuratan alat ukur yang digunakan serta apakah peralatan tersebut telah menjalani tera dan pengujian berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi nelayan kecil, persoalan ini bukan sekadar soal selisih beberapa liter bahan bakar. Setiap liter solar memiliki arti penting karena menentukan kemampuan mereka untuk melaut dan mencari nafkah. Ketika distribusi tersendat atau jumlah BBM yang diterima dianggap tidak sesuai, dampaknya langsung dirasakan oleh ekonomi keluarga.

Baca Juga  BBM Ilegal Belitung Terbongkar, 9 Tersangka Tumbang

“Kalau tidak ada solar, kami tidak bisa melaut. Kalau tidak melaut, keluarga kami makan dari mana?” keluh seorang nelayan.

Berbagai keluhan yang terus bermunculan membuat masyarakat mendesak adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem distribusi solar bersubsidi di SPDN Kampung Limbung. Mereka meminta pihak terkait melakukan penelusuran mulai dari proses pengajuan, pendataan penerima manfaat, pencatatan penyaluran, hingga pengawasan langsung di lapangan.

Menurut warga, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan administrasi. Verifikasi secara langsung dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi membuat subsidi negara jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

Kini, satu pertanyaan besar masih menggantung di tengah para nelayan Kampung Limbung: apakah solar bersubsidi dari SPDN benar-benar telah mengalir kepada nelayan yang setiap hari bergantung pada laut untuk menghidupi keluarganya, atau justru ada pihak lain yang turut menikmati hak tersebut?

Baca Juga  Solar Subsidi Raib, SPDN Limbung di Ujung Jerat Hukum

Hingga berita ini diturunkan, para nelayan masih menunggu langkah konkret dari Pertamina, pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat pengawas untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai distribusi BBM bersubsidi di SPDN Kampung Limbung. Mereka berharap evaluasi dan investigasi dilakukan secara terbuka demi memastikan subsidi yang dibiayai negara benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil.(RADAK)

Hargai Karya Radak Jangan Salin Tanpa Izin

error: Content is protected !!