BELITUNG, RADAKBABEL.COM — Di balik derasnya aliran solar ilegal yang selama bertahun-tahun membanjiri Pulau Belitung, satu per satu potongan puzzle mulai tersingkap. Bukan melalui penggerebekan aparat, melainkan dari percakapan, pengakuan, dan upaya “penyelesaian” yang berlangsung di balik layar.

Nama Candra, atau akrab disapa Cacan, muncul ke permukaan. Ia mengaku sebagai bagian operasional dari perusahaan milik Pian, sosok yang oleh sejumlah sumber lapangan disebut-sebut sebagai bos besar distribusi BBM solar di Belitung.

Dalam komunikasi yang dihimpun Tim Investigasi Radak Babel, Cacan secara terbuka menyatakan bahwa dirinya ditugaskan langsung oleh Pian untuk “maju” menghadapi pemberitaan terkait dugaan pengedaran BBM solar ilegal, mulai dari solar hasil “kencingan” kapal tanker hingga penyelewengan solar subsidi dari SPBU dan SPBN.

“Saya Cacan, orangnya Bang Pian. Bagian ops. Tadi sudah koordinasi sama Bang Kaka. Katanya disuruh ke bapak. Bang Pian sekarang di Papua, jadi saya disuruh maju,” ujar Cacan membuka pembicaraan.

Kalimat itu menjadi pintu masuk ke pengakuan yang lebih jauh dan lebih sensitif.

Alih-alih membantah secara substansi temuan investigasi, Cacan justru mengarahkan pembicaraan pada satu tujuan yakni bagaimana agar berita tidak dipublikasikan.

“Kita berharapnya berteman, pak. Berteman saling membantu. Nanti apa yang bisa kita bantu. Gimana pak solusinya biar berita tidak naik. Karena nama baik Bang Pian,” katanya.

Dalam pernyataannya, Cacan secara eksplisit menyebut ambisi politik Pian sebagai alasan utama kekhawatiran.

“Apalagi beliau mau jadi bupati, pak. Takutnya jadi sorotan. Takutnya berita nanti digoreng sama lawan politiknya.”

Di titik ini, pemberitaan tak lagi sekadar soal solar ilegal. Ia bersinggungan dengan kuasa, kepentingan politik, dan upaya mengelola opini publik.

Yang lebih serius, pembicaraan kemudian mengarah pada kompensasi biaya, bahkan nominal yang disebut-sebut bisa dibicarakan.

“Ya bapak hitung aja pesawat, hotel, sama biaya transport. Kalo kemarin bapak bilang pas di Belitung kita bisa sediakan mobil,” ucap Cacan.

Ia bahkan sempat menyinggung soal nomor rekening, meski diselipi tawa.

“Izin pak, boleh minta nomor rekening bapak? Hahaha… tenang pak, nanti saya sampaikan.”

Cacan menegaskan dirinya bukan orang sembarangan.

“Masak gak percaya sama saya. Saya bagian ops dan birokrasi, pak.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya “penyelesaian” bukan inisiatif pribadi, melainkan tugas struktural yang ia jalankan atas perintah atasan.

Bang Pian Jarang Ngurus Minyak

Dalam upaya meredam tudingan, Cacan mencoba memberi narasi pembelaan. Ia mengklaim bahwa Pian belakangan lebih fokus ke bisnis timah, bukan lagi minyak.

“Semenjak Bang Pian main timah, jarang beliau ngurus minyak.”

Namun dalam kalimat berikutnya, Cacan justru mengonfirmasi kepemilikan kapal dan kontrak pengisian BBM ke pulau-pulau.

“Kalau kapal beliau, karena emang ada kontrak pengisian ke pulau-pulau buat pembangkit listrik.”

Pernyataan ini menjadi ironi. Di satu sisi disebut jarang mengurus minyak, di sisi lain tetap mengakui adanya armada dan aktivitas distribusi BBM, tepat di wilayah yang oleh tim investigasi disebut sebagai jalur rawan solar ilegal.

Pengakuan Cacan ini bersinggungan langsung dengan hasil penelusuran Tim Investigasi Radakbabel selama tiga hari di Belitung. Investigasi menemukan bahwa peredaran solar ilegal bukan praktik sporadis, melainkan sistematis dan berlapis.

Di laut, sejumlah tanker diduga melakukan “kencingan”, memindahkan solar ke kapal kecil atau drum penadah. Dari sana, BBM masuk ke darat melalui pelabuhan kecil, muara, hingga dermaga tak resmi.

Di darat, jalur diperkuat dengan penyelewengan solar subsidi dari SPBU dan SPBN: kendaraan bertangki modifikasi, barcode ganda, hingga identitas palsu. Solar dikumpulkan di gudang transit sebelum dijual kembali dengan harga industri sering kali ke penambang timah ilegal.

Dalam rangkaian itulah nama Pian disebut oleh sejumlah sumber lapangan. Ia digambarkan sebagai pengendali distribusi solar jalur laut di kawasan Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan.

Dermaga Polairud dan Pertanyaan Hukum

Salah satu temuan paling sensitif adalah informasi mengenai kapal yang dikaitkan dengan Pian yang disebut-sebut kerap bersandar di Dermaga Polairud Belitung—area yang berada di bawah pengawasan kepolisian perairan.

Jika benar aktivitas ini berlangsung rutin, maka pertanyaannya bukan lagi soal individu, melainkan fungsi pengawasan hukum.

Seorang sumber lapangan menyebut jaringan ini sebagai struktur nyaris sempurna: ada pengumpul di laut, penadah SPBU dan SPBN, pengelola gudang, transporter, hingga klien tetap. Setiap mata rantai saling mengunci.

Alarm untuk Penegakan Hukum

Laporan ini bukan vonis. Namun pengakuan Cacan—yang mengaku ditugaskan langsung oleh Pian untuk mengurus pemberitaan—menjadi indikasi kuat bahwa persoalan solar ilegal di Belitung jauh lebih dalam dari sekadar isu liar.

Jika semua tudingan keliru, mengapa yang muncul justru upaya “berteman”, hitung biaya, dan mencari solusi agar berita tidak terbit?

Di tengah jeritan nelayan, kelangkaan solar subsidi, dan aktivitas tambang ilegal yang terus berdenyut, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia adalah kejahatan ekonomi yang merampas hak publik.

Publik Belitung kini menunggu, apakah hukum akan berani menelusuri jejak Pian dan jaringan di sekitarnya atau solar ilegal akan terus mengalir, sementara penegakan hukum tetap diam. (Tim Investigasi Radak Babel)