BANGKA SELATAN, RADAKBABEL.COM — Polemik hancurnya Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, akibat aktivitas kendaraan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT Bukit Palma Prima terus memantik kemarahan publik. Jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat untuk mengangkut hasil kebun dan menunjang aktivitas ekonomi warga kini berubah rusak parah, berlumpur, bahkan nyaris tidak layak dilintasi saat hujan turun.

Kondisi tersebut akhirnya mendapat sorotan keras dari Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terkesan lamban dan seolah menutup mata terhadap penderitaan masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.

Menurut Rina, pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai pelindung kepentingan rakyat, bukan justru membiarkan perusahaan menggunakan fasilitas masyarakat tanpa kontrol yang jelas.

“Pemerintah daerah itu harus jelas sikapnya! Jalan masyarakat jangan dijadikan korban kepentingan perusahaan. Kalau perusahaan punya aktivitas besar dan kendaraan berat keluar masuk setiap hari, ya mereka wajib membuat akses sendiri. Jangan semua dibebankan ke masyarakat,” tegas Rina kepada media, Kamis (30/4/2026).

Ia menyebut kerusakan jalan yang terjadi bukan lagi persoalan kecil, melainkan sudah menyangkut hak hidup masyarakat desa yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada akses jalan tersebut. Warga, kata dia, kini harus menghadapi kesulitan membawa hasil pertanian, biaya transportasi meningkat, hingga ancaman keselamatan akibat kondisi jalan yang rusak berat.

Rina bahkan secara blak-blakan menyinggung adanya kesan “kebal hukum” terhadap sejumlah pengusaha di Bangka Selatan. Ia menilai berbagai persoalan yang muncul di daerah tersebut, mulai dari dugaan mafia tanah, konflik lahan, hingga alih fungsi kawasan hutan, kerap berakhir tanpa penyelesaian yang jelas dan cenderung merugikan masyarakat kecil.

“Masalah di Bangka Selatan ini menumpuk dan seperti tidak pernah selesai. Dari persoalan lahan, hutan, sampai jalan masyarakat rusak akibat aktivitas perusahaan, semuanya seolah dibiarkan. Publik akhirnya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa pengusaha seperti punya ‘kesaktian’ sehingga aturan bisa diabaikan begitu saja?” sindirnya tajam.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan investasi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan warga. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di daerah wajib menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan menghormati fasilitas umum yang digunakan warga selama bertahun-tahun.

“Jangan mentang-mentang punya modal besar lalu seenaknya memakai jalan masyarakat tanpa memikirkan dampaknya. Investasi itu penting, tapi rakyat juga harus dilindungi. Jangan sampai masyarakat kecil yang terus jadi korban,” katanya.

Lebih lanjut, Rina meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan segera turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah konflik yang terus memanas.

“Kalau pemerintah diam, masyarakat pasti kecewa. Jangan tunggu kemarahan warga meledak baru bergerak. Pemerintah harus hadir dan berani mengambil sikap tegas terhadap perusahaan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Rina menyarankan masyarakat Desa Nangka segera mengirimkan surat resmi ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka di tingkat provinsi.

Ia bahkan berjanji akan mendorong pemanggilan pihak perusahaan untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban atas kerusakan jalan yang terjadi.

“Silakan masyarakat bersurat ke DPRD Provinsi. Nanti kita tindak lanjuti dan kita panggil pihak perusahaan. Intinya satu, perusahaan tidak boleh merugikan masyarakat. Jalan rakyat harus dilindungi,” tegasnya.

Di sisi lain, keresahan warga Desa Nangka sendiri terus meningkat. Mereka berharap ada tindakan nyata dari pemerintah maupun perusahaan sebelum kerusakan jalan semakin parah dan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh total.

Warga menilai jalan tersebut bukan sekadar akses biasa, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat desa yang selama ini digunakan untuk mengangkut hasil kebun, menuju lahan pertanian, hingga aktivitas anak sekolah dan kendaraan warga sehari-hari.

Kini, publik menanti langkah tegas pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyelesaikan polemik yang kian memanas tersebut. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan jalan rusak di Desa Nangka dikhawatirkan akan memicu konflik sosial yang lebih besar di tengah masyarakat. (DK/Radak)