RADAKBABEL.COM, BANGKA BARAT – Misteri raibnya dua unit sepeda motor milik warga di Dermaga Sungai Menduyung, Simpang Teritip, Bangka Barat, terus memantik perhatian publik. Peristiwa yang terjadi pada Selasa (23/6/2026) itu menyisakan banyak pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban.

Kendaraan milik Kusin dan Antony dilaporkan hilang setelah diparkir di kawasan dermaga. Warga kemudian mengaitkan hilangnya dua sepeda motor tersebut dengan aktivitas Tim Satgas yang datang ke lokasi pada waktu yang hampir bersamaan. Dugaan itu pun berkembang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.

Merasa dirugikan, kedua korban akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke SPKT pada Jumat (26/6/2026) agar kasus itu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ironisnya, hingga persoalan ini mencuat ke publik, pemerintah desa mengaku belum menerima laporan resmi dari korban. Kepala Desa menyebut pihaknya baru mengetahui informasi tersebut setelah ramai diperbincangkan.

“Hingga saat ini kami belum menerima laporan terkait hilangnya sepeda motor warga yang diparkir di Dermaga Sungai Menduyung,” katanya.

Kepala Desa juga mengingatkan agar setiap tim atau instansi yang melaksanakan kegiatan di wilayah desa tidak bertindak tanpa koordinasi dengan pemerintah desa maupun perangkat lingkungan. Menurutnya, koordinasi merupakan bentuk penghormatan kepada masyarakat sekaligus langkah pencegahan agar tidak muncul persoalan yang dapat menimbulkan keresahan.

“Setidaknya berkoordinasilah dengan RT maupun aparatur desa sebelum melakukan kegiatan sehingga tidak menimbulkan persoalan seperti yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Di tengah derasnya dugaan yang berkembang, Kepala Desa tetap mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan Tim Satgas masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan transparan.

Kini masyarakat menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta sebenarnya. Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya dua sepeda motor tersebut menjadi pertanyaan yang harus dijawab melalui penyelidikan yang profesional, sehingga tidak ada ruang bagi spekulasi maupun ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. (RADAK)